Jakarta – Berbagai kekerasan yang menimpa masyarakat sipil di Papua seolah tak pernah berhenti. Pada bulan pebruari lalu terjadi penyanderaan pilot pesawat Susi Air dan 15 pekerja proyek Puskesmas di Kabupaten Nduga, Papua belum lama ini. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengecam keras serangan terhadap warga dan objek sipil di Papua.
“Kami mendesak agar pilot dan sejumlah orang lainnya yang disandera segera dibebaskan dalam keadaan selamat,” kata Usman Hamid saat dikonfirmasi, Senin (13/3/2023).
Usman mengatakan insiden pembakaran pesawat dan penyanderaan sebagai bukti berulangnya kekerasan di Papua. Korbannya lagi-lagi kalangan warga sipil. Amnesty International tegas mendesak pemerintah untuk meninjau ulang pendekatan keamanan yang selama ini dipilih untuk menangani konflik di Papua dengan mengutamakan perlindungan HAM.
Ia mengingatkan negara terikat kewajiban internasional HAM untuk menjamin keselamatan setiap orang termasuk warga negara asing dari segala bentuk kekerasan. Ketika terjadi kekerasan, negara wajib mengusut dan memastikan tegaknya keadilan dan akuntabilitas.
“Jangan terus melanggengkan pendekatan lama yang selama puluhan tahun ini menimbulkan banyak korban,” tegasnya.
Menurutnya, absennya penghukuman atas kekerasan atau tindakan impunitas serta berlangsungnya pendekatan keamanan secara terus menerus bakal memperparah kekerasan di Papua.
“Kami mendesak semua pihak menahan diri dan menghormati HAM.” ungkap dia.
Yang terbaru, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid juga mendesak pemerintah mengusut tuntas kerusuhan yang menewaskan 10 orang di Sinakma, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan pada Kamis (23/2).
Dalam kerusuhan yang dipicu oleh isu penculikan anak itu, beberapa korban tewas mengalami luka tembak.
Usman menilai kerusuhan di Wamena tersebut menandakan berulangnya kasus kekerasan yang merenggut nyawa banyak warga sipil di Papua. Tindakan kekerasan, apalagi sampai menimbulkan banyak korban jiwa, hanya akan mengeskalasi lingkaran kekerasan dan konflik bersenjata di Papua.
“Poin pentingnya adalah Harus ada penegakan hukum atas kekerasan yang menimpa warga di Papua seluruh pihak yang terlibat dalam kerusuhan di Wamena harus diproses secara hukum baik itu masyarakat sipil maupun aparat keamanan.” tegas Usman.
