Pati – Banyaknya informasi tentang dampak kebijakan pemerintah melalui kementerian kelautan dan perikanan KKP yang tidak jelas dan mengancam terjadinya pecah belah di republik Indonesia,di antisifasi para nelayan yang berada di juwana kabupaten Pati dengan tidak melakukan aksi unjuk rasa, dengan harapan menjadikan wilayah juwana selalu aman dan damai serta selalu mengedepankan kebersamaan.
Eko, ketua paguyuban mitra nelayan sejahtera dan juga pemilik kapal di Juwana, mengungkapkan mendukung kebijakan dan program pemerintah.
Dengan adanya kebijakan PP 85 , Eko berharap pemerintah pusat untuk mengevaluasi kembali. Terkait harga patokan ikan di daerah yang tidak sama dengan harga patokan yang sudah ditentukan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan melalui Keputusan Menteri Nomor 86 dan 87 Tahun 2021. Eko mencontohkan untuk harga ikan sesuai rata-rata di TPI atau buyer sebesar Rp 50 ribu per kg namun, setelah sampaikan Ke KKP justru harganya malah sebesar Rp 75 ribu.
Dalam acara kegiatan rembug nelayan dan konsultasi publik, paguyuban berharap kalaupun kebijakan baru seperti penangkapan ikan terukur seyogyanya di lakukan sosialisasi dan uji coba pelaksanaannya kata Eko di sela pertemuan rembug nelayan, dan kondisi saat ini harga solar menjadi permasalahan nelayan.
“Pada intinya paguyuban nelayan mendukung semua program program pemerintah dan akan ikut serta menjaga kondusifitas kamtibmas, untuk melewati isu ekonomi global yang di perkirakan resesi pada tahun 2023.” tandas Eko.
