Jakarta – Program Polisi Rukun Warga (RW) yang kini ramai menjadi sorotan masyarakat mendapatkan tanggapan banyak pihak.
Termasuk, Gerakan Pemerhati Kepolisian (GPK) yang meminta masyarakat agar tidak suudzon dengan program bagus tersebut. Aktivis GPK Abdullah menilai aneh jika ada pihak yang menyebut Polisi RW itu untuk memata-matai rakyat jelang Pemilu 2024.
“Jika kita melihat, Polisi RW ini sudah ada sejak dulu. Da lama sekali program ini dijalankan juga di Polda Metro, kenapa baru sekarang diributkan. Apa karena jelang Pemilu jadi isu ini digoreng, dan sengaja untuk nakut-nakuti rakyat. Kelompok-kelompok ormas terlarang maupun oposisi ini biasanya mainkan isu tersebut, tujuannya ya untuk nyerang Polisi agar tidak bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegas dia, hari ini.
Menurutnya, sangat picik dan tendensius jika ada pihak yang menyebut program Polisi RW ini sebagai alat politis dan sebagainya. Sepertinya, mereka kurang rekreasi.
“Iya orang-orang yang nyerang ini kurang piknik,” katanya.
Kata dia, program Polisi RW justru sangat strategis karena dapat menjadi sarana untuk mendekatkan polisi kepada masyarakat.
“Program Polisi RW sangat baik. Dengan meratakan polisi di seluruh RW Indonesia, sudah barang tentu akan mendekatkan polisi dengan masyarakat,” katanya.
Dia mengatakan melalui Polisi RW, masyarakat akan mudah menyampaikan setiap persoalan yang dihadapinya kepada polisi.
“Masyarakat akan mudah menghubungi dan minta bantuan kepada polisi jika menemukan gangguan keamanan di lingkungannya,” katanya.
Menurut dia, konsep Polisi RW atau sejenisnya banyak digunakan polisi-polisi di dunia, termasuk di Jepang yang dikenal dengan sebutan Polisi Koban.
