Jakarta – Munculnya sebuah dokumen rahasia yang dimuat dalam sebuah artikel tentang operasi Intelijen Amerika Serika (CIA) di Pilpres 2024 di Indonesia membuat heboh.
Diketahui, Amerika Serikat memang kerap melakukan operasi senyap di berbagai negara di dunia demi untuk kepentingan negaranya.
Bahkan Amerika Serikat yang kerap ikut campur urusan negara lain, tak segan-segan menggelontorkan uang dalam jumlah yang banyak demi kepentingannya.
Dalam dokumen yang beredar diungkapkan rencana besar Amerika Serikat mempersiapkan revolusi warna di Indonesia.
Apa itu revolusi warna?
Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan operasi intelijen AS dalam membangun demokrasi liberal di negara lain, termasuk dengan menggulingkan rezim.
Banyak laporan yang menyebut–termasuk artikel Kedubes China di Indonesia–revolusi warna disiapkan oleh CIA, melalui National Endowment for Democracy (NED) untuk mencampuri Pemilu 2024.
NED adalah Non Goverment Organization (NGO) atau LSM swasta yang dibentuk pada 1983 dengan tujuan mempromosikan demokrasi ke negara lain.
Meski “swasta”, NED mendapat pendanaan dari pemerintah AS dan disebut-sebut menjadi “front CIA” untuk melakukan revolusi warna.
Situs Kedubes China di Jakarta bahkan menyebut NED, sebagai salah satu “prajurit”, “sarung tangan putih” dan “pejuang demokrasi” utama pemerintah AS, menumbangkan pemerintah yang sah dan mengembangkan kekuatan boneka pro-AS di seluruh dunia atas nama “mempromosikan demokrasi”.
Disebutkan, NED beroperasi di lebih dari 100 negara dan menyalurkan lebih dari 2.000 hibah setiap tahunnya. Organisasi kerap memberikan hibah untuk membiayai revolusi di berbagai negara untuk mencapai tujuannya.
Dalam sebuah artikel yang berjudul “Leaked: CIA Front Preparing Color Revolution in Indonesia” yang dimuat mintpressnews.com, 6 September 2023, disebutkan NED tengah memperluas aliran dana hibahnya ke berbagai LSM, kelompok sipil penting, partai politik di Indonesia hingga kandidat untuk Pemilu 2024.
Artikel tersebut juga menuliskan, bahwa dugaan “bermainnya” NED juga terungkap dalam laporan mingguan yang dikirim International Republican Institute (IRI) Indonesia ke kantor pusatnya di Washington pada Juni, Juli, dan Agustus 2023.
IRI adalah komponen inti NED, yang biasanya bekerja sama dengan lembaga lain, National Democracy Institute.
“Apa yang NED rencanakan untuk dilakukan pada hari pemilu masih belum pasti, meskipun percikan api dipastikan akan berkobar,” tulis artikel tersebut.
Cawe-cawe Amerika di Pilpres RI 2024
Masih dalam artikel tersebut disebutkan, Amerika Serikat juga ingin “cawe-cawe” dalam Pilpres 2024.
Disebutkan ada dokumen yang bocor yang menujukkan pertemuan perwakilan IRI dengan pejabat tinggi Kedutaan Besar AS di Jakarta, Ted Meinhover.
Dalam pertemuan tersebut, Meinhover menyampaikan kekhawatiran Washington terkait elektabilitas Prabowo Subianto yang meningkat secara dramatis.
Di sisi lain, ia menyoroti angka elektabilitas Anies Baswedan menurun.
Meinhover juga menyoroti dan menyayangkan Presidential Threshold 20 persen untuk mengajukan capres.
Tingginya syarat ambang batas pencalonan Capres membuat Amerika hanya memiliki sedikit pilihan menentukan “jagoannya” di Pilpres Indonesia.
“Seandainya saja ambang batas tersebut dihilangkan, tentu ada lebih banyak kandidat dalam pemilu, dan AS akan memiliki lebih banyak pilihan,” tulis artikel tersebut, mengutip Meinhover.
Namun, ia mengingatkan, Washington “perlu menjaga hubungan persahabatan dengan semua pihak untuk menjaga kepentingan AS di Indonesia, tidak peduli bagaimana hasil pemilu nanti.”
Meinhover menambahkan Kedutaan Besar AS telah “aktif dalam menjangkau” para pemimpin Partai Buruh setempat dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia “untuk mengetahui rencana mereka untuk memprotes” undang-undang tentang penciptaan lapangan kerja (UU Ciptaker–Red) yang baru-baru ini ditandatangani.
Khawatir undang-undang tersebut akan “meredam antusiasme investor asing” di negara tersebut, “AS dengan tegas mendukung kegiatan yang menentang undang-undang tersebut.”
Oleh karena itu, dalam artikel tersebut–dikatakan, Kedutaan Besar diam-diam menyarankan kepada para ketua Partai Buruh agar mereka dapat memanfaatkan momentum Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus “untuk melancarkan protes” terhadap undang-undang penciptaan lapangan kerja dan “Presidential Threshold” yang dibenci Meinhover.
Di sisi lain, dalam laporan tersebut menyebutkan, seorang aparat diplomatik AS yang hadir menyebutkan bahwa Badan Intelijen Negara (BIN) di Jakarta telah mengendus operasi asing dan memperingatkan Kedutaan Besar untuk tidak ikut campur dalam pemilu tahun 2024.
“Meinhover mengatakan hal ini telah memotivasi Kedutaan Besar untuk terus mendukung kegiatan rahasia IRI untuk lebih menerapkan kebijakan AS sambil menghindari peraturan Indonesia.”
Di akhir laporannya, Kit Klarenberg, penulis artikel tersebut mengatakan, dari sudut pandang Washington, pentingnya memastikan terbentuknya pemerintahan yang patuh di Indonesia tidak dapat disepelekan.
“Seiring para pemimpin militer AS yang secara terbuka mendiskusikan opsi perang dengan Tiongkok dalam waktu dekat, negara-negara di kawasan ini harus dipastikan dapat membantu dan mendukung upaya tersebut.”
Sumber : Tribunnews
